KEMISKINAN DI KOTA-KOTA BESAR   Leave a comment


Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Salah satu dari berbagai masalah yang terjadi di republik Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan yang ada tidak hanya dalam rupa materi, tetapi juga kemiskinan akan iman, moral, kreativitas, dan sebagainya. Meskipun demikian, kemiskinan yang paling mencolok dan paling sering diangkat sebagai topik pembahasan adalah kemiskinan material.

Di kota-kota besar, dari jendela gedung-gedung bertingkat yang megah dalam segala kemewahannya, kita dapat memandang deretan perkampungan kumuh di seberangnya. Sungguh ironis, segala bangunan megah yang tinggi menjulang berdiri bagaikan sebuah pulau indah di tengah samudra kemiskinan yang luas.

Kemiskinan saat ini memang merupakan suatu kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang lebih luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai merabah atau bertambah banyak maka angka kriminalitas yang ada akan meningkat. Pusaran arus besar pemikiran sekitar kita saat ini menerjemahkan kemiskinan sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Bersumber konstruksi ini, penanganan pengurangan orang miskin berpotensi bersilang jalan. Pada satu kutub kemiskinan diatasi lewat pemberdayaan –mengasumsikan potensi inheren orang miskin. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat sudah menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas. sehingga adanya kejanggalan dalam interaksi antara orang yang berada di tingkatan yang dibawah dan di atasnya.

Kita semua menyadari bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi masih banyak kita temui permukiman masyarakat miskin hampir setiap sudut kota. Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan.

Sadar bahwa isu kemiskinan merupakan masalah laten yang senantiasa aktual, pembahasan masalah sosial kemiskinan merupakan upaya positif guna menghasilkan pendekatan dan strategi yang tepat dalam menanggulangi masalah krusial yang dihadapi Bangsa Indonesia dewasa ini.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Menurut Sorjono Soekanto (1990), mengartikan tentang kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia ini dapat disebabkan oleh beberapa hal,antara lain:

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah

Tingkat pendidikan seseorang dapat memicu terjadinya kemiskinan. Hal ini karena individu tersebut tidak memiliki pengetahuan atau pendidikan, keterampilan yang memadai yang dapat digunakan untuk mencari penghasilan dan dapat menaikkan taraf hidup individu tersebut serta mampu memenuhi kebutuhannya. Banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumya untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki ketrampilan yang memadai dehingga dapat memp[eroleh pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat terlaksana dengan baik dan kemiskinan dpat di tanggulangi.

Tingkat kelahiran yang tinggi

Tingkat kelahiran yang tinggi ini juga dapat memicu terjadinya kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran biaya yang lebih besar, sehingga dapat dimungkinkan harta kekayaannya lama – lama terkuras. Namun hal ini berbeda untuk kelompok sosial yang memiliki penghasilan yang cukup bahkan lebih serta menetap. Mereka menganggap masih mampu menghidupi anggota kelompoknya. Maka mereka tidak dianggap sebagai kelompok sosial miskin. Hal ini tampak sebagian besar di kota – kota besar.

Pengaruh lingkungan hidup atau tempat tinggalnya

Lingkungan hidup dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Seseorang yang berada di lingkungan miskin pasti akan ikut terbawa arus kemiskinan. Apalagi individu – individu dalam kelompok tersebut adalah individu – individu yang tidak mampu mengurusi dirinya sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya serta berada dalam gelombang kebodohan.
dengan jelas. Individu yang berasal dari golongan miskin, tidak menutup kemungkinan akan memyebabkan ia ikut miskin.

Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia

Seperti kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan di Indonesia

Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia

Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya pendapatan penduduk di Indonesia.

Kurangnya perhatian dari pemerintah

Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi maslah Negara yang semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kureangnya perhatian pemerintah akan maslah ini mungkin menjadi salah satu penyebnya.

Hal – hal lain yang tampak nyata menyebabkan kemiskinan banyak terjadi di kota – kota besar yaitu antara lain arus urbanisasi. Banyak para urban dari desa datang ke kota, kebanyakan dari mereka bertujuan mencari pekerjaan. Namun banyak juga dari mereka gagal mendapatkan pekerjaan, karena mereka tidak memiliki keahlian atau keterampilan tertentu untuk bekerja di kota.Dan juga mereka tidak mempunyai sanak famili yang tinggal di kota. Sehingga hidupnya terkatung – katung tidak menentu, dan merekapun hidup di tempat yang tidak layak dihuni. Dan menyebabkan tingkat kemiskinan di kota meningkat, karena mereka tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya.
           

STUDI KASUS

salah satu gambaran tentang kemiskinan di kota besar adalah apa yang terjadi di kota Jakarta. Jakarta memang sangat kontras, dan salah satu sisi kontras Jakarta adalah ketika kemiskinan dan kemakmuran bercampur  menjadi satu, berpadu dan tersaji sebagai potret kehidupan di berbagai sudut kota. Di jalan-jalan Kota Jakarta , sering dijumpai pemandangan mobil-mobil mewah berlalu-lalang dan pada saat yang sama para pengemis menengadahkan tangan meminta belas kasihan.

Sebagai rumah bagi sekitar 9,6 juta penduduk, ibu kota memang sangat timpang. Perbedaan antara si kaya dan si miskin bagaikan langit dan bumi. Jika pada tahun 2009 13 persen penduduk Jakarta berpenghasilan di atas US$ 10.000, pada saat yang sama ada sekitar 3,62 persen penduduk yang justru berpenghasilan kurang dari 316.963 rupiah per bulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin Jakarta mencapai 363,42 ribu orang (3,75 persen), meningkat sebesar 51,24  ribu dari tahun sebelumnya yang mencapai 312,18 ribu orang (3,48 persen).

Jumlah orang miskin di atas kemungkinan masih under estimate (di bawah perkiraan), karena survei kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan rumah tangga. Penduduk yang tinggal di bawah kolong tol atau yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal, yang jumlahnya cukup banyak, kemungkinan besar tidak terwakili dalam hasil survei. Singkat kata, jumlah penduduk miskin Jakarta bisa lebih tinggi dari angka BPS di atas.

Pertambahan jumlah penduduk miskin tentu merupakan soal yang amat serius, karena dapat memicu terjadinya konflik sosial dan meningkatnya tindak kriminalitas di masyarakat. Semakin meningkatnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial antar warga (tawuran) di Jakarta belakangan ini sedikit banyak dipicul oleh persoalan kemiskinan dan pengangguran. Himpitan ekonomi akan mendorong seseorang untuk berbuat apa saja untuk dapat bertahan hidup dan mudah terselut emosinya.

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, kemiskinan di Jakarta adalah fenomena kemiskinan kota (urban poverty), dimana penduduk miskin cenderung terkumpul pada daerah pemukimam kumuh, bantaran kali, dan pesisir pantai. Alasan mengapa penduduk miskin umumnya bertempat tinggal pada daerah-daerah tersebut karena wilayahnya relatif sesuai dan mudah untuk ditempati dengan kondisi kemiskinan yang serba kekurangan. Berbekal aset atau uang seadanya dan bahkan barang-barang bekas (seng, papan, dan sebagainya) mereka dengan mudah membangun rumah ala kadarnya di daerah-daerah tersebut.

Jika kemiskinan desa (rural poverty) lebih cenderung merupakan kemiskinan struktural dan kultural (budaya), kemiskinan kota lebih kompleks. Kemiskinan di Jakarta muncul sebagai akibat dari berbagai dimensi (multi dimensi) seperti tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, kerawanan atau ketidak-amanan individu dan tempat tinggal, serta ketidakberdayaan.

Dimensi-dimensi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik kehidupan di Jakarta seperti ketergantungan akan ekonomi uang (commodization), lingkungan tempat tinggal yang kurang memadai (enviromental hazards) dan kehidupan sosial yang individualisitis (social fragmentation). Kompleksitas dimensi kemiskinan menyebabkan orang miskin kota lebih sulit unutk bertahan hidup (survive) ketimbang orang miskin di desa.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (human capital).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

  

Masalah kemiskinan dalam mengatasinya memang diperlukan berbagai upaya. Upaya awalnya adalah dengan melakukan pendefinisian dan pengukuran temtang kemiskinan. Masalah kemiskinan yang timbul juga telah distudi oleh berbagi ilmuwan sosial , sejak itu sering dijumpai berbagai konsep dan cara pengukuran tentang masalah kemiskinan. Dalam konsep ekonomi sendiri terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan dan ditribusi pendapatan, sedangkan menurut ilmuwan sosial mengaitkannya dengan konsep kelas yaitu strafikasi sosial, struktur sosial, dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Selain itu, dalam konsep lainnya juga ditemukan perbedaan yaitu konsep taraf hidup(level of living) mlihat dari segi faktor pendidikan, kesehatan ,perumahan, dan kondisi sosial.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah ­langkah strategis dan komprehensif.

Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

1.      Memperbaiki program perlindungan sosial;

2.      Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;

3.      Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta

4.      Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Dengan demikian dalam menangani masalah sosial kemiskinan diperlukan kerjasama yang kuat antara penyandang masalah, masyarakat dan pemerintah karena mengingat masalah bersama dan dibutuhkan penangan secara bersama-sama.

diolah dari berbagai sumber 

Posted November 23, 2011 by katakatakita in umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: