MANAJEMEN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR   Leave a comment


 Negara Indonesia terkenal memiliki potensi kelautan dan pesisir yang kaya. Hal ini sesuai dengan sebutan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state), yang memiliki 17.508 gugusan pulau-pulau. Potensi sumberdaya pesisir di Indonesia dapat digolongkan sebagai kekayaan alam yang dapat diperbaharui (renewable resources), tidak dapat diperbaharui (non-renewable resources), dan berbagai macam jasa lingkungan (environmental service).

Kekayaan alam Indonesia tersebut dibuktikan dengan berbagai ragam sumberdaya hayati pesisir yang penting seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, dan perikanan.

Hutan mangrove misalnya adalah daerah/zona yang unik, yang merupakan peralihan antara komponen laut dan darat, yang berisi vegetasi laut dan perikanan (pesisir) yang tumbuh di daerah pantai dan sekitar muara sungai (selain dari formasi hutan pantai) yang selalu atau secara teratur digenangi oleh air laut serta dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasi laut dan perikanan (pesisir) mangrove dicirikan oleh jenis-jenis tanaman bakau (rhizopora spp.), api-api (avicenia spp.), prepat (sonneratia spp.) dan tinjang (bruguiera spp.)

Data luas hutan mangrove di dunia ini sekitar 15,9 juta ha, sedangkan di Indonesia terdapat 4,25 juta ha yang tersebar di seluruh wilayah pantai di Indonesia). Selanjutnya potensi laut yang penting lainnya adalah ekosistem terumbu karang yaitu ekosistem yang khas untuk daerah tropis. Terumbu karang merupakan keunikan di antara asosiasi atau komunitas lautan yang seluruhnya dibentuk oleh kegiatan biologis. Terumbu adalah endapan-endapan masif yang penting dari kalsium karbonat yang terutama dihasilkan oleh karang (filum Cnidaria, klas Anthozoa, ordo Medreporaria = Scleractinia) dengan sedikit tambahan dari alga berkapur dan organisme-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat.

Di Indonesia, ekosistem terumbu karang menempati kira-kira 7.500 km2 yang terbentang sepanjang 17.500 km dengan potensi yang dapat dimanfaatkan seperti berbagai jenis ikan hias, lobster, penyu, kima, teripang, dan lain-lainTerumbu karang juga dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan jalan, pelabuhan udara dan bahan baku industri pupuk. 

Potensi laut yang penting lainnya adalah rumput laut, dimana komunitas rumput laut berkembang pada substrat yang keras sebagai tempat melekat. Jadi mereka mampu mendaurulangkan nutrien kembali ke dalam ekosistem agar tidak terperangkap di dasar laut.. Beberapa jenis rumput laut dijadikan makanan ternak, bahan baku obat-obatan, agar-agar dan lain-lain. Dari 555 jenis rumput laut di Indonesia, sekitar 4 jenis yang telah dikomersilkan yaitu Euchema, Gracillaria, Gelidium, dan Sargasum. Potensi rumput laut di Indonesia dapat dilihat dari potensi lahan budidaya rumput laut yang tersebar di 26 propinsi di Indonesia. Potensi ini secara keseluruhan mencakup areal seluas 26.700 ha dengan potensi produksi sebesar 482.400 ton per tahun.

 Indonesia kini menjadi produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan produksi rumput laut kering sekitar 50.000 ton senilai US$ juta per tahun. Sedangkan Filipina sebagai produsen terbesar pertama dunia, produksinya tiga kali dari Indonesia, padahal potensi lahan Indonesia lebih besar.

Sektor terpenting lainnya di daerah peisisr dan laut adalah sektor perikanan yang merupakan suatu sektor penting karena dengan peningkatan ekspor perikanan, sesuai dengan tujuan pembangunan dalam sektor perikanan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pesisir dan melepaskan Indonesia dari krisis ekonomi saat ini. Di sektor perikanan terkandung kekayaan laut yang sangat beragam, antara lain dari jenis-jenis ikan pelagis (cakalang, tuna, layar) dan jenis ikan dumersal (kakap, kerapu). Selain itu, terdapat juga biota lain yang dapat ditemukan di seluruh pesisir di Indonesia, seperti kepiting, udang, teripang, kerang dan lain-lain. Pemanfaatan dan pengelolaan jenis-jenis biota tersebut, kadang-kadang kurang begitu dikenal ataupun belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian nelayan Indonesia dan sebagai salah satu sumberdaya penting yang dapat meningkatkan devisa negara.

 

 Dengan jumlah pulau sekitar 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia dikenal sebagai negara mega-biodiversity dalam hal keanekaragaman hayati, serta memiliki kawasan pesisir yang sangat potensial untuk berbagai opsi pembangunan. Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, bagi berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata dan lain-lain), maka tekanan ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut itu semakin meningkat. Meningkatnya tekanan ini tentunya akan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang ada disekitarnya.

Satu hal yang lebih memprihatinkan adalah, bahwa kecenderungan kerusakan lingkungan pesisir dan lautan lebih disebabkan paradigma dan praktek pembangunan yang selama ini diterapkan belum sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Cenderung bersifat ekstratif serta dominasi kepentingan ekonomi pusat lebih diutamakan daripada ekonomi masyarakat setempat (pesisir). Seharusnya lebih bersifat partisipatif, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan (accountable), efektif dan efisien, pemerataan serta mendukung supremasi hukum.

Sementara itu, kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir terlihat tidak mampu terangkat. Banyak dari mereka masih berkutat dengan kemiskinan yang selama ini mereka hadapi. Perlu adanya suatu konsep pemberdayaan bagi masyarakat pesisir sehingga kedepannya mereka akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak yang selama ini membantu mereka 

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu menghendaki adanya keberlanjutan (sustainability) dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pembangunan yang berkelanjutan secara signifikan mempengaruhi ekosistemnya. Kegiatan pembangunan yang ada di kawasan ini akan dapat mempengaruhi produktivitas sumberdaya akibat proses produksi dan residu, dimana pemanfaatan yang berbeda dari sumberdaya pesisir kerap menimbulkan konflik yang dapat berdampak timbal balik. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan pembangunan nasional akan dapat berhasil jika dikelola secara terpadu (Integrated Coastal Zone Management, ICZM).

Pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu adalah suatu proses iteratif dan evolusioner untuk mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara optimal dan berkelanjutan. Tujuan akhir bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth) jangka pendek, melainkan juga menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati secara adil dan proporsional oleh segenap pihak yang terlibat (stakeholders), dan memelihara daya dukung serta kualitas lingkungan pesisir, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara lestari. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka unsur esensial dari ICZM adalah keterpaduan (integration) dan koordinasi. Setiap kebijakan dan strategi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir harus berdasarkan kepada :

  1. pemahaman yang baik tentang proses-proses alamiah (eko-hidrologis) yang berlangsung di kawasan pesisir yang sedang dikelola;
  2. kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; dan
  3. kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap barang dan (produk) dan jasa lingkungan pesisir.

Di dalam proses pengelolaan dilakukan identifikasi dan analisis mengenai berbagai isu pengelolaan atau pemanfaatan yang ada maupun yang diperkirakan akan muncul dan kemudian menyusun serta melaksanakan kebijakan dan program aksi untuk mengatasi isu yang berkembang. Proses pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu dan berkelanjutan ini paling kurang memiliki empat tahapan utama : (1) penataan dan perencanaan, (2) formulasi, (3) implementasi, dan (4) evaluasi. Pada tahap perencanaan dilakukan pengumpulan dan analisis data guna mengidentifikasi kendala dan permasalahan, potensi dan peluang pembangunan dan tantangan. Atas dasar ini, kemudian ditetapkan tujuan dan target pengelolaan atau pemanfaatan dan kebijakan serta strategi dan pemilihan struktur implementasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena tujuan ICZM adalah mewujudkan pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan maka keterpaduan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan pesisir dan laut mencakup empat aspek, yaitu : (a) keterpaduan wilayah/ekologis; (b) keterpaduan sektor; (c) keterpaduan disiplin ilmu; dan (d) keterpaduan stakeholder. Dengan kata lain, penetapan komposisi dan laju/tingkat kegiatan pembangunan pesisir yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh segenap stakeholders secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu pada dasarnya merupakan suatu proses yang bersifat siklikal. Dengan demikian terlihat bahwa pendekatan keterpaduan pengelolaan/pemanfaatan kawasan pesisir dan laut menjadi sangat penting, sehingga diharapkan dapat terwujud one plan dan one management serta tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Wilayah pesisir dan laut merupakan tatanan ekosistem yang memiliki hubungan sangat erat dengan daerah lahan atas (upland) baik melalui aliran air sungai, air permukaan (run off) maupun air tanah (ground water), dan dengan aktivitas manusia. Keterkaitan tersebut menyebabkan terbentuknya kompleksitas dan kerentanan di wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu dinyatakan sebagai proses pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan serta ruang dengan mengindahkan aspek konservasi dan keberlanjutannya. Adapun konteks keterpaduan meliputi dimensi sektor, ekologis, hirarki pemerintahan, antar bangsa/negara, dan disiplin ilmu.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu penting dilakukan mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan, sehingga perlu dirumuskan suatu konsep penataan ruang (trategic plan) serta berbagai pilihan objek pembangunan yang serasi. Dalam konteks ini maka keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir sekurangnya mengandung 3 dimensi : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis.

Keterpaduan secara sektoral di wilayah pesisir berarti diperlukan adanya suatu kooordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi (horizontal integration); dan antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai pemerintah pusat (vertical integration). Sedangkan keterpaduan sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar interdisiplin ilmu (interdisciplinary approaches), yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan lainnya yang relevan. Hal ini wajar dilakukan mengingat wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial dan sistem alam yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Wilayah pesisir yang tersusun dari berbagai macam ekosistem itu satu sama lain saling terkait dan tidak berdiri sendiri. Perubahan atau kerusakan yang menimpa suatu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu wilayah pesisir , juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah yang terdapat di kawasan sekitarnya dan lahan atas (upland areas) maupun laut lepas (oceans). Kondisi empiris di wilayah pesisir ini mensyaratkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis (ecological linkages) yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir.

Dalam kaitan pemberdayaan masyarakat nelayan beberapa faktor harus diperhatikan, misalnya kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat nelayan. Untuk alternatif yang diberikan adalah pemberdayaan masyarakat nelayan dengan kerangka pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas (Community-Based Fishing System Management).

Pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) yang telah dilakukan negara belum sepenuhnya mampu melindungi laut dan perikanan (pesisir) dari eksploitasi manusia, baik itu dari pengusaha maupun dari masyarakat sendiri. Bersamaan dengan itu, partisipasi masyarakat belum secara penuh terlibat dalam pengelolaan laut dan perikanan (pesisir). Dengan perkataan lain, pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) dengan perspektif produksi, efisiensi, sosial, ekonomi dan lingkungan harus menjadi komitmen dan tujuan dari pengelolaan laut dan perikanan (pesisir). Artinya pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan (pesisir) yang secara turun temurun dan berkelanjutan telah dipraktekkan dan dikembangkan oleh masyarakat laut dan pesisir harus digunakan untuk kesejahteraan mereka.

Namun konsep sistem laut dan perikanan (pesisir) kerakyatan pemerintah di atas, mengabaikan sejarah (ahistoris). Karena mengabaikan secara hukum keberadaan dan keterampilan rakyat/ penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar laut dan perikanan (pesisir). Posisi rakyat dalam berhadapan dengan pemerintah dan pengusaha sangat lemah. Karena pelestarian laut dan perikanan (pesisir) (manfaat ekologis) hanya dimungkinkan bila rakyat dilibatkan secara maksimal sehingga tingkat kesejahteraan mereka semakin baik (manfaat ekonomi). Banyak manfaat yang diperoleh dengan pola pengembangan Community Based Fishing System Management, antara lain:

  1. Memelihara fungsi lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya di dalamnya secara lestari (sustainability).  
  2. Meningkatkan pendapatan (income generating) anggota komunitas yang taat pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial (equity and social justice).  
  3. Meniingkatkan partisipasi politik masyarakat lokal yang dilandasi pada adanya keswadayaan ekonomi dan politik (self reliance).

 

Selain manfaat di atas, CBFSM juga mempunyai manfaat secara ideologis yaitu:

  1. Pembangunan berpusat pada masyarakat lokal, tidak lagi semata berbasis pada negara (pemerintah). 
  2. Tanggung jawab mengelola sumberdaya alam pada masyarakat lokal, bukan hanya pada negara/ pemerintah.
  3. Akses dan pengendalian sumberdaya terbuka luas untuk masyarakat lokal, tidak eksklusif semata di tangan negara (pemerintah).

Secara sosial dan politik, CBFSM juga bermanfaat sebagai berikut:

  1. Meningkatkan keadilan sosial.
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan peman-faatan sumberdaya.
  3. Prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.
  4. Manfaat sumberdaya secara langsung dapat dinikmati penduduk lokal. Sarana produksi cenderung berskala kecil dan menengah.
  5. Dari aspek teknis dan ekonomis lebih efisien.
  6. Masyarakat lokal langsung dapat lebih mudah mengendalikan sumber dayanya secara berkelanjutan.

Oleh karena itu agar sistem laut dan perikanan (pesisir) kerakyatan dapat memperoleh manfaat secara ekologis dan ekonomis paling tidak harus memiliki ciri yaitu:

  1. Aktor utama pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) adalah masyarakat setempat. Artinya masyarakat harus diberi hak dan kewajiban secara resmi.
  2. Lembaga pengelolaan dibentuk, dilaksanakan dan dikontrol secara langsung oleh masyarakat setempat.
  3. Ada wilayah yang jelas, yang memiliki kepastian hukum yang mendukungnya. Hukum itu bisa hukum negara atau hukum adat setempat. Artinya ada pengakuan negara atas hukum adat dan hak ulayat komunitas.
  4. Interaksi antara masyarakat dengan laut dan perikanan (pesisir) setempat bersifat erat dengan langsung (kelangsungan hidup mereka memang sangat ditopang dari pemanfaatan hasil laut dan perikanan (pesisir).
  5. Pengetahuan lokal posisinya sangat penting dan melandasi bentuk pengelolaan laut dan perikanan (pesisir) setempat.
  6. Teknologi yang digunakan memang sangat dikuasai masyarakat setempat dan menjadi tradisi mereka. Artinya strategi pengelolaan sesuai dengan kebutuhan aktual dan kapasitas lokal.
  7. Dalam melaksanakan hasil-hasil laut dan perikanan (pesisir) itu aspek kelestariannya sangat diperhatikan sekalipun itu mereka memanfaatkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.
  8. Sistem ekonomi didasarkan pada kesejahteraan bersama      
  9. Keaneka ragaman mendasari berbagai bidangnya, seperti dalam hal: jenis dan hayati, pola budaya dan pemanfaatan sumberdaya, sistem sosial dan lain-lain. Hal ini juga untuk mengurangi tekanan eksploitasi terhadap satu jenissumberdaya.

 

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir dan laut, yang lebih penting dari sejumlah prasyarat di atas adalah adanya pemahaman secara eksternal terutama internal mengenai pranata-pranata tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dipraktekkan masyarakat setempat. Pranata ini penting dicermati khususnya yang berkaitan dengan organisasi dan peraturan pemilikan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada. Karena telah sama-sama kita ketahui bahwa permasalahan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan warga desa, bukanlah bermuara pada persoalan ketersediaan sarana fisik, teknis dan uang. Banyak contoh-contoh bagaimana sarana fisik dibangun dan bantuan keuangan diberikan kepada warga desa tetapi akhirnya sia-sia. Hal ini disebabkan oleh keberadaan mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam manajemen bantuan langsug.

Persoalannya adalah bagaimana menum-buhkan organisasi-organisasi desa yang baik, produktif dan mampu bersaing, sehingga dapat bernegosiasi dan tawar menawar dengan pemerintah maupun agen-agen pembangunan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa mereka sendiri. Bantuan berupa uang atau sarana fisik tidak akan memberi arti apapun bagi peningkatan ekonomi penduduk tanpa ada kemampuan di kalangan penduduk untuk mengatur secara sosial dalam mengamankan, memelihara, dan mengembangkan bantuan itu.

Potensi kemampuan berkelompok ini tergantung pada besarnya persinggungan nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki bersama dalam suatu komunitas dan kemampuan seseorang untuk mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dengan kata lain kemampuan berkelompok hanya dapat terjadi jika ada saling percaya di antara anggota kelompok atau komunitas bersangkutan. Kepercayaan itu sendiri berakar pada norma sosial, adat istiadat dan etika sosial yang dimiliki setiap kelompok atau komunitas secara bersama-sama. Pada saat suatu masyarakat memiliki saling percaya yang kuat maka pada saat itu modal sosial yang dimiliki masyarakat tersebut juga tinggi.

diolah dari berbagai sumber 

Posted November 23, 2011 by katakatakita in umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: