Elemen Evaluasi Kebijakan Publik   Leave a comment

untuk mengevaluasi kebijakan publik, ada terdapat tiga elemen kebijakan yang dapat diamati. Masing masing elemen tersebut adalah :

a. Support, Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah dukungan berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar – benar menerapkan menerapkan suatu konsep kebijakan. Elemen support terdiri komitmen politik (political will) para pemegang kebijakan, berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung, serta proses sosialisasi dalam pelembagaan suatu kebijakan ke masyarakat.

b. Capacity, adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari aktor kebijakan untuk mengambil suatu langkah dalam memecahkan persoalan kemudian mengimplementasikannya. Ada beberapa hal yang paling tidak harus dimiliki sehubungan dengan elemen ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya financial (anggaran). Sumber daya manusia penting mengingat kapasitas dari para perumus kebijakan akan diuji ketika proses memformulasikan dan menerapkan/menjalankan kebijakan publik. Anggaran dibutuhkan untuk mendukung kinerja para aktor kebijakan dalam semua kegiatannya mulai dari formulasi sampai implementasi.

c. Value, berbagai kebijakan tidak akan berguna jika tidak ada pihak yang diuntungkan dengan adanya implementasi kebijakan tersebut. Untuk itu maka pengambil kebijakan harus benar – benar teliti dalam memilih prioritas alternatif-alternatif kebijakan agar benar – benar memberikan value yang secara signifikan dirasakan oleh publik.

Dukungan dari berbagai pihak merupakan bagian dari elemen support suatu kebijakan publik. Pemerintah memiliki kewenangan yang besar untuk mengambil suatu kebijakan. Didalam pengambilan suatu kebijakan dituntut adanya komitmen politik untuk benar-benar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Tanpa adanya unsur political will ini, mustahil berbagai inisiatif kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen top down, maka jelas dukungan yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di bawahnya.

Political will pemerintah mengarahkan suatu kebijakan tetap berada dalam garis yang yang telah ditetapkan dan terlaksana secara konsisten. Bentuk dari adanya komitmen politik dapat tercermin dari diciptakannya suatu landasan hukum pendukung terlaksananya suatu program kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Peraturan-peraturan hukum memberikan kepastian dan kejelasan tentang berjalannya program.

Selain dibentuknya peraturan-peraturan, support juga melihat infrastruktur yang ada sebagai salah satu hal yang dapat mendukung tercapainya suatu kebijakan. Sarana dan prasarana infrastruktur seperti pembangunan gedung, jalan, jembatan dan jaringan komunikasi mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi berjalannya program kebijakan publik.

Bagian elemen support ketiga adalah proses komunikasi. Komunikasi dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik mengenai kebijakan yang sedang berjalan. Secara umum, proses komunikasi ini dijalankan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui forum formal, iklan, diskusi publik, dan sebagainya dengan menggunakan sarana berbagai media massa. Sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya dapat menerima dan memperoleh informasi dari kebijakan. Selain itu, juga dapat mengurangi resistensi yang ada ditengah masyarakat akibat adanya kebijakan tersebut.

Elemen kedua yaitu capacity, dimana kemampuan pengambil kebijakan patut menjadi sorotan didalam evaluasi kebijakan. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas SDM yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Kuantitas dan kualitas diukur dari kompetensi, pendidikan maupun pengalaman yang dimiliki SDM tersebut. SDM dituntut untuk mampu menjalankan program kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebab tanpa SDM yang handal, kebijakan akan berjalan lambat.

Sumberdaya finansial merupakan kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Anggaran memberikan berbagai inistatif dan menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Dalam kebijakan publik, anggaran berasal dari APBN dan APBD setiap tahunnya yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Namun, anggaran juga dimungkinkan diperoleh dari pinjaman luar negeri maupun kerjasama dengan swasta melalui ketentuan tertentu. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Bagian ketiga yaitu value dari kebijakan publik tersebut. Menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya program/kebijakan bukan saja pemerintah sendiri, melainkan juga masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). Manfaat dari kebijakan bagi pemerintah dapat ditunjukkan salah satunya dengan ketercapaian tujuan diambilnya kebijakan tersebut. Dengan semakin dekatnya tujuan dari kebijakan dengan proses penerapannya di masyarakat, maka manfaat yang dirasakan pemerintah akan semakin besar.

Posted April 11, 2012 by katakatakita in umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: